PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN KELURAHAN WATU WATU KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI K O K O H release_watbfksxwja6tpic5kyghcwihy

by H Sartono

References

This release citing other releases
  1. Penduduk Miskin indonesia 2016
  2. Penduduk Miskin berita resmi provinsi sulawesi tenggara 2016
  3. Direktori Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Periode 2002
  4. 2002.
  5. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia,jakarta 2004
  6. Program keluarga berencana nasional 1997
  7. Rural Development, Putting the Last First 1983
  8. 2000.
  9. 1999.
  10. Pembangunan Masyarakat Desa 1997
  11. Teori dan Praktik 2013
  12. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006
  13. Strategi Pembedayaan Masyarakat 2004
  14. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Kadji 2002
  15. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat. Bandung. ITB 1996
  16. Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia 1997
  17. Kemiskinan di Indonesia 1994
  18. Effective Policy Implemention 1981
  19. Analisis Data Kualitatif Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan 1992
  20. Politik Pembangunan Sebuah Analsis Konsep, Arah dan Strategi 1995
  21. Pemberdayaan Masyarakat Miskin 2000
  22. Strategi Pemberdayaan Berbasis kelembagaan Lokal dalam Penanganan Kemiskinan Perkotaan: Kasus Implementasi P2KP di Desa Sukadanau 2003
  23. Pendekatan Ekosistem dalam Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Tengah 2003
  24. Metode Research 2006
  25. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik 2004
  26. Pengembangan Sumberdaya Manusia: Konsepsi Makro untuk Pelaksanaan di Indonesia 1996
  27. Rekonstruksi upaya penanggulangan kemiskinan 2004
  28. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin 1990
  29. 2002.
  30. Masalah Penanggulangan Kemiskinan. Yogyakarta: Penerbit Puspa Swara Peraturan Perundang-Undangan 2000
  31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  32. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000