PEMAKZULAN KEPALA NEGARA (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam) release_qq6uir7yzbakpfan2vxpwq62oe

by Abdul Rahman

Released as a article-journal .

Abstract

Impeachment is often interpreted as impeachment, whereas both are academically different. Impeachment is to demand the accountability of the president/ head of state in the context of parliamentary oversight to the president, if the president violates the law. While impeachment means to be relegated or substituted to the state/ government from his post after going through the impeachment process. There are differences and similarities between impeachment concepts in the Indonesian constitution with the concept of Islamic state administration, only the concept offered by Islamic constitution is more universal. Al-Mawardi's thoughts can be used as a new offer to improve the impeachment concept in Indonesia's constitution, namely: (1) the reasons for the dismissal of the president when the president is made political puppet by his family or nearest people; and (2) the implementation or effectiveness of the law when it occurs the dismissal of heads of state from these two concepts provides different political stability. Of the two concepts of the Indonesian constitution provides good political stability with the tempo in the process of trial. Abstrak: Pemakzulan seringkali diartikan sama dengan impeachment, padahal keduanya secara akademik berbeda. Impeachment ialah menuntut pertanggungjawaban presiden/kepala negara dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden, apabila presiden melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan pemakzulan berarti diturunkan atau penggantian kepada negara/pemerintahan dari jabatannya setelah melalui proses impeachment. Terdapat perbedaan dan persamaan antara konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia dengan konsep ketatanegaraan Islam (fiqih siyasah), hanya saja konsep yang ditawarkan ketatanegaraan Islam lebih bersifat universal. Pemikiran al-Mawardi dapat dijadikan tawaran baru untuk menyempurnakan konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia, yakni: (1) mengenai alasan dapat diberhentikannya presiden ketika presiden dijadikan sebagai boneka politik oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan (2) implementasi atau efektivitas hukum ketika terjadi pemberhentian kepala negara dari kedua konsep tersebut memberikan kestabilan politik yang berbeda. Dari keduanya konsep konstitusi Indonesia memberikan stabilitas politik yang cukup baik dengan adanya pengaturan tempo dalam proses peradilannya.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  501.8 kB
file_dl7h5u637bdujgmjhabvavsxti
ejurnal.stainparepare.ac.id (web)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 05ef6bd7-2566-49a8-a135-eef9e86ad212
API URL: JSON